Kakanwil Kemenag Buka Sinkronisasi Dan Konsolidasi Program Bimas Hindu
Kakanwil Kemenag Provinsi Banten, DR. H. A. Bazari Syam, M.Pd.I membuka Sinkronisasi Dan Konsolidasi Program Bimas Hindu Tahun 2019. Acara ini akan dilaksanakan pada Jumat- Minggu 19 sd 21 April 2019 di Hotel Flamengo Serang, Banten. Sebanyak 40 peserta dari Lembaga-lembaga keumatan hadir dalam acara tersebut. Diantaranya dari PHDI Provinsi, Kota dan Kabupaten, WHDI Provinsi, Kota dan Kabupaten, Pinandita dan Serati, Lembaga dibawah Parisada, Ketua Banjar se-Provinsi Banten, Ketua-ketua Pasraman dan Kepemudaan.
Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan kebanggaannya kepada umat Hindu yang senantiasa bisa hidup berdampingan penuh toleransi ditengah-tengah situasi bangsa dan negara saat ini.
“Kerukunan antar umat beragama hanya akan dapat terwujud manakala terlebih dahulu adanya situasi kerukunan dalam intern umat beragama ” Tegas nya
Dengan tema “Kita Wujudkan Sinergitas Program Lembaga Agama Dan Keagamaan Hindu ” kegiatan ini sebagai konsolidasi program-program baik yang telah dilaksanakan sebagai evaluasi, maupun yang akan dilaksanakan, meliputi bentuk kegiatan, rencana jumlah peserta ataupun sumber-sumber dana kegiatan.
Dengan kegiatan ini diharapkan menghasilkan rancangan-rancangan program kerja dapat meningkatkan peran serta umat Hindu, baik dalam peningkatan Sradha dan Bhakti kepada Tuhan maupun dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
BPH Banten
sehagaimana dihasilkan dalam agenda sinkronisasi dan harmonisasi program pengemhangan sistem hu v um nasional yang pernah diselenggarakan oleh Badan Pemhinaan Hukum Nasional yang antara lain mengikutsertakan herhagai instansi yang terkait secara langsung dengan kegiatan investasi, diantaranva departemen vang membidangi pertanahan, pertambangan, kehutanan serta lingkungan hidup. Disimpulkan bahwa salah satu penyebab sulitnya koordinasi antara berbagai lembaga negara adalah adanva kesalahan pemahaman tentang Undang-undangan sektoral hanya karena usulan prakarsanya dari sektor sehingga mengesampingkan kepentingan nasional dalam praktiknya. 43 Tidak sedikit bahwa buruknya koordinasi antara lembaga pemerintah telah menyebabkan konflik baik yang bersifat horizontal (sengketa antar Instansi Pemerintah Pusat) maupun vertikal (sengketa Laporan Akhir, Sinkronisasi dan Harmonisasi Program Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Peminaan Hukum Nasional, Depkumham RI, 2008.